Pemimpin Muda, Harapan yang Tertunda

Pemimpin Muda, Harapan yang Tertunda

Oleh :Umar Badarsyah

Terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama dalan usia muda (47 tahun) membawa gairah menguatnya gagasan kepemimpinan muda di Indonesia. Namun realitas politik dan lemahnya sistem politik nasional dalam meregenerasi kepemimpinan menjadi kendala munculnya pemimpin-pemimpin alternatif pada pemilu 2009.

Realitas Politik

Jika tidak ada satupun Parpol atau Perorangan yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengaturan pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres)mengenai batas 20% kursi, atau 25 % suara, praktis jalan bagi pemimpin alternatif dalam Pemilu 2009 tertutup. Bahkan, jika sejumlah Parpol dan individu jadi mengajukan judicial review ke MK, penulis pesimis akan berhasil.

Hal ini dikarenakan MK sebagai guardiance of constitutionterikat dengan kesakralan redaksi UUD 1945, intrepretasi atas UUD tidak mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi ’bunyi’ pada konstitusi. Dalam hal pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden , UUD 1945 dalam pasal 6A ayat 2 hanya mengenal jalur partai politik, kemudian pasal 6 ayat 2 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam UU. Alhasil dinamika politik yang kemudian menelurkan ketentuan pasal 9 dari UU Pilpres tersebut memiliki landasan hukum yang kuat yang bahkan tidak satupun dari pasal 28C ayat (2), pasal 28D yang melindungi persamaan hak warga negara untuk memajukan diri dan berperan serta dalam pemerintahan dapat mematahkan sifat pengaturan pasal-pasal mengenai pencalonan pasangan Presiden-Wapres yang specialis sifatnya.

Dengan demikian sulit bagi kita untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin alternatif dari yang ada saat ini. Nama-nama seperti Megawati, pasangan SBY-JK kemungkinan besar akan ikut bertarung dalam pemilihan presiden nanti. Megawati yang diusung oleh PDIP, berkaca pada perolehan suara Pemilu 2004 dan 17 kemenangan di Pilkada Daerah nampaknya cukup punya modal untuk mencapai ketentuan UU Pilpres. SBY-JK, pasangan incumbent yang dianggap masih layak untuk dimajukan dengan modal popularitas dan rapor bagusnya dalam pemberantasan korupsi didukung kendaraan Partai Golkar dan Partai Demokrat, besar kemungkinan tidak akan menemui hambatan untuk dicalonkan, ini tentunya dengan syarat keduanya dan kedua parpol tersebut masih berkomitmen untuk tetap sekoci.

Wacana membangun kembali poros tengah sebagaimana terjadi pada Pemilu 1999 sebagai jalur alternatif untuk memajukan pemimpin alternatif pun akan memenuhi pelbagai hambatan. Tidak ada faktor pendukung yang cukup signifikan bagi partai-partai menengah seperti PKS, PAN, PKB dan PPP ditambah partai-partai baru untuk kembali membangun koalisi. Terlebih PKS jauh-jauh hari sudah mengumumkan calon-calon internalnya sendiri untuk dimajukan, dan gelagat politiknya menunjukkan koalisi dengan antara satu dari PDIP atau Partai Golkar lebih menjanjikan.PPP terlihat cenderung mendukung SBY. Partai-partai baru pun kadung memiliki calon-calonnya sendiri: Partai Gerindra yang mengusung Prabowo, Partai Hanura mengusung Wiranto,Partai Indonesia Baru yang mendukung Sultan Hamengkubuwono, dan sejumlah tokoh lain yang diusung masing-masing parpolnya. Persoalan siapa yang akan diusung juga akan menjadi permasalahan tersendiri di antara partai-partai tersebut, meski perjalanan waktu pemilu legislatif bisa menjadi acuan jago siapa yang nanti akan diusung bersama.

Pemimpin Muda Minim Modal

Jika batasan pemimpin alternatif adalah orang-orang di luar yang pernah berkuasa memimpin negeri ini, maka nama-nama seperti Wiranto, Prabowo, Sultan HB X termasuk di dalamnya. Lain soalnya jika yang dimaksud pemimpin alternatif adalah pemimpin muda yang tidak memiliki keterkaitan dengan ‘dosa-dosa’ orde lama. Wiranto dan Prabowo banyak dikaitkan dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada medio 97-98, Sultan HB X memiliki catatan baik selaku satu dari empat tokoh yang dulu dikenal dengan sebutan Tokoh Ciganjur yang dianggap ikut membidani reformasi. Hanya saja fakta bahwa ketiga tokoh yang lainnya pernah merasakan tampuk kekuasaan eksekutif (Gus Dur dan Megawati) dan Legislatif (Amien Rais) barangkali memunculkan sinisme Sultan memanfaatkan ‘giliran’.

Penulis memilih batasan pemimpin alternatif yang kedua. Hanya saja pemimpin muda menghadapi dilemanya sendiri terlepas dari realitas politik yang mematikan langkah mereka untuk ikut bertarung. Nama-nama seperti Yuddy Chrisnandi,Fadjroel Rahman, Rizal Mallarangeng, Marwah Daud Ibrahim dan tokoh-tokoh muda lainnya tidak memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Mereka pun tidak memiliki kendaraan politik yang kuat, kalaupun ya, masih harus berjuang dengan tokoh-tokoh tua yang memiliki pengaruh politik lebih kuat dalam partainya.

Tidak seperti Barrack Obama yang terlahir dari sistem politik dengan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan yang matang, nama-nama yang disebutkan di atas terlahir dari sistem politik yang mandek. Barrack Obama teruji sebagai senator, dan memiliki track record yang jelas tentang kecenderungan kebijakan yang didukungnya, dan pubklik bisa menilai kualitas kepemimpinannya. Kegagalan partai-partai politik sebagai alat utama dalam sistem politik kita dalam mempersiapkan kepemimpinan menjadikan nama-nama muda yang muncul masih diragukan kapasitasnya. Terlebih nama-nama yang muncul di luar sistem partai, publik tidak punya informasi yang kuat untuk percaya bahwa mereka memiliki kapasitas yang diharapkan.

Kegagalan sistem politik inilah yang dituding oleh Boni Hargens, pengamat politik UI, sebagai kemustahilan bagi kita untuk memproduksi Obama-Obama di negeri ini. Sebuah warning dan catatan yang harus segera kita benahi untuk menghadirkan pola kepemimpinan yang matang ke depan.

Alhasil, realitas politik dan kegagalan sistem politik kita menjadikan harapan munculnya pemimpin alternatif tertunda untuk tidak dikatakan mati. Namun, ini bukan berarti akhir dunia.

Ada pelajaran berharga yang patut kita ambil dari proses pemilihan presiden Amerika Serikat yang baru saja berakhir, terutama tiga babak debat kandidat presiden AS. Ketiga debat tersebut membuktikan terlepas kandidat tua maupun muda, mereka maju dengan program-program konkret berbasis ideologinya masing-masing untuk meyakinkan pemilih bahwa merekalah yang pantas untuk memimpin Amerika.

Obama terpilih tidak hanya karena dia muda, tetapi juga karena konsep kebijakan ekonomi yang ditawarkannya dianggap lebih baik oleh para pemilih. Obama menawarkan pajak progressif dengan pemotongan pajak bagi kelas menengah, menawarkan green energy untuk menjawab kebutuhan energi domestik yang sekaligus menyerap lebih dari lima juta pekerjaan baru, menghentikan insentif bagi perusahaan Amerika yang membawa lapangan pekerjaan ke luar negari dna mengalihkannya pada perusahaan-perusahaan yang membuka lapangna pekerjaan domsetik. McCain pun hadir tidak dengan tangan kosong tetapi juga dengan sejumlah formula ekonomi yang jelas dan terukur dengan tetap berpegang teguh pada trickle down effect kapitalisme, McCain tetap menawarkan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mendorong kemajuan ekonomi, McCain juga memiliki konsep asuransi kesehatan yang jelas, dan tetap dengan kebijakan energii konservatif yang ekspansif.Enam dari sepuluh pemilih menyatakan ekonomi merupakan isu terbesar melebihi satu dari sepuluh untuk perang Irak. Jajak pendapat AP-CNN menunjukkan 53% dari pemilih ini memilih Obama, unggul 9% di atas McCain (Yohanes Sulaiman, Sindo6/11/08, dari AP-CNN).

Siapapun nantinya yang akan bertarung, kita harus mampu memastikan bahwa mereka memang mampu memimpin bangsa ini ke depan. Mereka wajib memaparkan solusi-solusi konkret yang ditawarkan untuk mengatasi pelbagai masalah tidak hanya di bidang ekonomi, dan energi tetapi juga kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya. Sehingga kita tidak terjebak pada budaya memilih berdasarkan figuritas, seberapa baik citra yang dimiliki atau siapa anak siapa. Melainkan memilih karena kita menjatuhkan pilihan pada apa yang ditawarkan untuk membawa bangsa ini kepada kemajuannya.