One Boat for Gaza

Since January 2008, Israel has subjected the Gaza strip to an increasingly severe blockade, restricting Gaza’s ability to import fuel, spare parts, and other necessary materials. As a result, the economy has completely collapsed. Most of Gaza’s industrial plants have been forced to close, casing steep increases in unemployment, poverty and childhood malnutrition rates.

In December 2008, Israel broke a ceasefire with Gaza and began a three week campaign of bombing, home invasions, and general destruction. During this massacre, homes, schools, mosques, and UN centers were all attacked by Israel. Thirteen Israelis, including 4 Israeli civilians, lost their lives, while over 1300 Palestinian men, women, and children were slaughtered. Since the end of the massacre it has become harder than ever to bring in humanitarian relief, reconstruction aid, or developmental supplies.

Meanwhile, in August 2008, Free Gaza movement, a human rights group, has successfully sent the first international boats to land in the port of Gaza in 41 years. Free Gaza Movement is committed to raise international awareness about the prison-like closure of the Gaza Strip and pressure the international community to review its sanctions and end its support for continued Israel occupation.

Free Gaza movement has sailed from Cyprus to the Gaza strip on several successful voyages, bringing in international witnesses to see firsthand the devastating effects of Israel violence against Palestinian people. Their boats are the first international ones to journey to Gaza since 1967.

Responding to Free Gaza Movement’s plan-together with IHH (a humanitarian organization in Turkey) and Global Perdana Foundation (a humanitarian organization in Malaysia)-to re-enter Gaza this coming April 2010, MER-C is determined to be a part of this trip by purchasing a 25 person passenger boat, which will board medical teams, journalists, engineers, and other elements to support this mission.

Our medical teams will perform surgeries needed in Gaza, as well as distributing medical aids that the people of Gaza badly need. The journalists will document the trip. Our engineers will be there to follow up the construction plan of Bayt Lahiya hospital. Other elements will also come with us to witness firsthand the gruesome condition of Gaza and its people.And to add international pressure for Israel to end it's blockade.

Adequate fund for this mission is urgently needed; hence we welcome any generous donation in this coming week to enable us to purchase a boat, which will take around 3-4 week process for MER-C to have its own boat.


Estimated cost of “One boat for Gaza” mission:

No Item Amount
1 One passanger boat capacity 25 persons 150,000 euro
2 Dry docking 2,500 euro
3 Inspection 1,000 euro
4 Antifouling 1,500 euro
5 Lawyer 3,500 euro
Total Estimated Cost 158,000 euro

Presumed 1 euro is Rp 13.000,-,
The cost for the mission equals Rp 1.950.000.000,-
(One billion nine hundred and fifty million rupiahs)


Donation for “One Boat for Gaza” project can be sent through”

Bank Name : Bank Syariah Mandiri (BSM), Kramat Branch
Account Name : Medical Emergency Rescue Committee
Account No. : 009.0121.773

Bank Name : Bank Central Asia (BCA), Kwitang Branch
Account Name : Medical Emergency Rescue Committee
Account No. : 686.0153678


We truly hope to be able to enter Gaza this coming April. And we also hope that this humanitarian mission is strongly supported, in order to help the people of Gaza from the suffering that they are facing right now. Should you need more information, feel free to ask for a thorough presentation at any of your convenient time.

Thanking you in advance

Wassalam
Presidium of Medical Emergency Rescue Committee


Joserizal Jurnalis, MD
Orthopaedic and Traumatology Surgeon


Umar says:
Dear friends, I sincerely hope for your participation by doing one or more of activities below:

1. make your own donation to the accounts written above, even a very small amount of Rupiah will be very meaningful for the mission

2. If you do have any connection with any BMT, Zakah Fund Programme, or CSR around your neighborhood or work office, kindly contact us (Mer-C) or me so we could deliver proposals and gain more support for the mission

3. Feel free to repost, share, copy-paste, or multiply this post in order to make the mission widely known so more and more people can make donations.

txs


MER-C Secretariat:
Jl. Kramat Lontar No. J-157 Senen, Jakarta Pusat – Indonesia 10440
Phone/Fax: +62 21-3159235 / 3159256 SMS: +62 811 99 0176
Website: www.mer-c.org E-mail: merc@indosat.net.id

Hentikan Rekayasa Kasus Kepolisian

Hentikan Rekayasa Kasus Kepolisian

March 8, 2010 by analisisinsure

Oleh: Umar Badarsyah, Institute for Sustainable Reform

Hari ini, Senin 8 Maret 2010 Harian Kompas menerbitkan headline seputar rekayasa kasus pidana kepolisian. Artikel berita berjudul ’Rekayasa Pidana Harus Distop’ tersebut mengangkat sejarah kasus-kasus rekayasa pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian sejak tahun `1970 hingga saat ini.

Kasus-Kasus Salah Tangkap Oleh Polisi

Penting untuk mengingat bahwa kasus Sengkon Karta di tahun 1974 merupakan salah satu alasan dan kasus yang dijadikan case selebre perumusan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah tangkap Sengkon Karta-lah yang kemudian mendorong perubahan KUHAP ke arah yang lebih melindungi HAM, dan hak-hak tersangka, dan terdakwa dalam proses proyustitia. Kasus ini pula yang menggeser prinsip penyidikan polisi dari inquisitorial yang mengakibatkan perlakuan sewenang-wenang aparat penyidik kepada sistem accusator. Pada prinsip inquisitor penyidik mengejar pengakuan tersangka, yang mana hal ini mengakibatkan jurus segala cara kemudian seolah-olah dibenarkan untuk mengejar pengakuan tersangka.

Pada prinsip accusator yang hendak dicari adalah fakta-fakta hukum seputar peristiwa pidana melalui keterangan para saksi. Melihat rentang kasus rekayasa sejak 1970 hingga 2009 di atas. Terlihat, ternyata perubahan sistem belum kemudian merubah budaya atau mentalitas aparat kepolisian. Mentalitas aparat kepolisian yang mesti diperbaiki juga bisa dilihat dari data pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian yang dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tahun 2009.

Pelanggaran HAM selama 2009 dapat dilihat dari laporan pengaduan masyarakat terhadap hak untuk memperoleh keadilan sebanyak 1.845 laporan atau di atas laporan pengaduan soal hak atas kesejahteraan yang berjumlah 1.652 laporan. Banyak laporan pengaduan hak memperoleh keadilan yang berkaitan dengan sikap kepolisian. Pelanggaran HAM itu terjadi dalam bentuk kekerasan atau pelanggaran hak atas hidup terhadap para tersangka. Termasuk di dalamnya pelanggaran dalam hal kasus salah tangkap.

Melihat fenomena menyedihkan ini Kepolisian Republik Indonesia harus segera berbenah diri, dan mengakselarasi reformasi kepolisian yang sedang berlangsung. Renumerasi sudah dilakukan di awal tahun 2010, kini masalah pendidikan, dan reorientasi aparat harus mendapatkan perhatian lebih.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri sendiri menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan terkait hal ini. Pada Harian Kompas hari ini Bambang mengatakan Polri dalam waktu dekat akan mengumpulkan 5.000 kepala unit reserse di tingkat kepolisian sektor, 500 kepala satuan reserse di tingkat kesatuan resor untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia pun menyadari permasalahan ini merupakan masalah budaya yang tidak bisa dibiarkan.

Tentunya kita menyambut positif hal tersebut. Penting bagi kita untuk memantau agar proses setelah evaluasi benar-benar menjawab permasalahan mentalitas aparat ini. Reorientasi, perbaikan sistem pendidikan kepolisian, dan pembinaan harus dilakukan oleh internal kepolisian. Sedangkan secara eksternal perlu dibangun pengawasan yang lebih kuat terhadap aparat kepolisian. Hal ini harus dilakukan dengan memperkuat institusi pengawas kepolisian. Alternatif itu bisa dilakukan dengan memperkuat kedudukan Kompolnas sebagai pengawas aparat kepolisian, dengan memberikan kekuatan punitif terhadap oknum aparat.

Hal yang lebih penting lagi adalah perbaikan sistem untuk menghentikan peluang rekayasa kasus oleh aparat. Hal ini bisa dilakukan melalui reformasi KUHAP. KUHAP saat ini memiliki sejumlah kelemahan dalam hal perlindungan tersangka dan terdakwa. Belum ada jaminan hak mereka memperoleh informasi atas hak-hak apa saja yang mereka miliki. Di pihak aparat kewajiban memberikan informasi hak-hak tersangka dan terdakwa pun belum diatur.

Disinformasi hak dalam proses peradilan pidana menjadi pintu bagi terjadinya rekayasa. Ini yang harus segera dipikirkan. Akses informasi tidak hanya akan melindungi hak-hak para pihak tetapi juga akan meningkatkan mutu penegakan hukum nasional.

Fiat justitia pereat mundus